KPK Sebut Tugas Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Urus Administrasi

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Lima anggota Dewan Pengawas KPK berpose saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima anggota Dewan Pengawas KPK terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua serta Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris sebagai anggota. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut, tugas dari Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK adalah untuk mengurus administrasi.

"Sesungguhnya Kepala Sekretariat ini kan sama halnya di bidang lain. Di KPK itu kan per bidang ada Kepala Sekretariat, sama dengan di Dewas itu Kepala Sekretariat ya fungsinya, fungsi administratif," kata Ali di gedung KPK, Jakarta, Senin, (6/1/2020) seperti dilansir Antara.

Sekretariat Dewas KPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan adanya Perpres kemarin itu sangat membantu Dewas untuk organ kelengkapannya, salah satunya di Sekretariat Dewas ini tentunya untuk hal-hal teknis administratif sebagainya, diperlukan Kepala Sekretariat untuk berhubungan dengan kita di KPK, misalnya ada izin geledah, sita, sadap, dan sebagainya," kata Ali.

Sementara soal penunjukan Kepala Sekretariat tersebut, ia menyatakan hal tersebut mengacu pada Pasal 17 dalam Perpres tersebut.

"Kalau kita mengacu di Pasal 17-nya kan jelas usulan dari Dewas ke Sekretariat Jenderal (KPK) nanti Pak Sekjen yang akan menentukan mekanismenya. Mekanismenya seperti apa, apakah untuk sementara ada seleksi apa dalam waktu cepat ini, kami belum konfirmasi," tutur Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi resmi melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019).

2 dari 2 halaman

Aturan di Perpres

Serah Terima Jabatan Pimpinan KPK Usai Dilantik Jokowi — Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) saat pisah sambut usai pelantikan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Acara ini dihadiri pimpindan dan Dewan Pengawas KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dalam Pasal 1 Perpres tersebut disebut bahwa:

(1) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas membentuk organ pelaksana pengawas yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Selanjutnya Pasal 2 disebut Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.