Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Naturalisasi Sungai di 2020

Oleh Ika Defianti pada 07 Jan 2020, 05:05 WIB
Diperbarui 07 Jan 2020, 05:05 WIB
Naturalisasi Sungai dan Waduk
Perbesar
Seorang pria memancing di Waduk Cavalio, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 288,49 miliar pada 2020 untuk program naturalisasi sungai dan waduk guna mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menyatakan, naturalisasi atau normalisasi akan tetap dijalankan pada 2020. Dia menyebut istilah naturalisasi dan normalisasi memiliki tujuan yang sama.

"(Naturalisasi) akan dilanjutkan tahun 2020," kata Juaini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Rencananya kata dia, dalam proses naturalisasi, sungai dilakukan pengerukan hingga kedalaman 30 meter. Sebab saat ini kedalaman sungai belum mencapai 20 meter.

"Sekarang paling tinggi 10 sampai 15 meter daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi naturalisasi," ucap dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan 118 bidang tanah untuk proyek naturalisasi Sungai Ciliwung pada 2019. Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan di empat kelurahan.

"Ada kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur dan Balekambang (Condet)," kata Juaini di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, pihaknya menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lokasi pembebasan itu. Setelah tanda tangan Anies akan dilanjutkan penentuan harga lahan dan eksekusi.

Pembebasan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 160 milliar menggunakan APBD 2019. "Total anggarannya Rp 160 miliar," ucapnya.

Juani menyebut pembayaran akan diberikan bila lahan tersebut memiliki alas hak tanah. "Enggak semua bersertifikat penting ada giriknya ada sertifikatnya. Ada pengesahan dari lurah camat kalau udah disahkan enggak ada sengketa ya cek BPN yaudah kita bayar," jelas dia.

2 dari 3 halaman

Waduk

Naturalisasi Sungai dan Waduk
Perbesar
Sejumlah pria memancing di Waduk Cavalio, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 288,49 miliar pada 2020 untuk program naturalisasi sungai dan waduk guna mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tengah menaturalisasi lima waduk untuk mengatasi banjir. Namun, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI, Dudi Gardesi Asikin mengatakan, naturalisasi itu belum selesai.

"Kalau naturalisasi yang kami tangani ada 5 lokasi. Di Krapu, di Kampung Rambutan, di Cimanggis, waduk ya. Waduk Cimanggis, Waduk Sunter Selatan sisi timur sama Banjir Kanal Barat, itu on going sekarang juga. Jalan, tapi belum selesai," kata Dudi dalam diskusi di bilangan Bidara Cina, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Dia menuturkan, naturalisasi ini baru selesai pada 2020. Dia mengaku, pemprov ingin naturalisasi untuk mengatasi banjir ini selesai pada tahun lalu. 

"Rencana 2020 ini. Kita ingin cepat, tapi akhir tahun anggaran selesai," jelas Dudi.

Menurut Dudi, naturalisasi waduk bakal efektif untuk mengurangi banjir. Hanya saja, pengerjaannya belum selesai. Oleh karena itu, belum mampu menahan air agar tak luber ke pemukiman.

"Saya ambil contoh Waduk Cimanggis, terkait dengan Kali Cipinang karena meluapnya. Karena belum pasang pintu untuk menahan, untuk menangkap air. Karena belum selesai. Tapi nanti sistemnya akan mem-back up Cipinang," tukasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓