Jimly Asshiddiqie Minta Masalah di Natuna Tak Dikaitkan dengan Investasi China

Oleh Liputan6.com pada 06 Jan 2020, 20:07 WIB
Diperbarui 06 Jan 2020, 20:07 WIB
Utut Adianto dan Jimly Asshiddiqie Bahas Kinerja Legislasi DPR RI

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait klaim sepihak China di perairan Natuna. Meski Indonesia memerlukan investasi dari China, namun kedaulatan negara juga perlu dipertahankan.

"Itu penting juga diperhatikan, tapi bernegara ini kan bukan hanya urusan investasi," ujar Jimly di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Jimly menambahkan, Indonesia amat terbuka menjalin kerja sama dengan negara manapun. Tidak hanya terhadap China saja.

"Jadi jangan mengesankan kita hanya melayani kepentingan sekelompok investor dari negara tertentu. Kita harus terbuka, adil, kita bukan tertutup, tidak eksklusif melainkan inklusif dari mana saja," ucap dia.

Jimly pun meminta, pemerintah menunjukkan sikap tegasnya terhadap kedaulatan negara. Sebab jika tidak, maka Indonesia akan dianggap remeh negara lain.

"Jadi bagaimana sikap orang tergantung sikap kita juga. kalau kita lembek, orang kan semena-mena," ungkap dia.

2 dari 3 halaman

Tolak Klaim China Atas Natuna

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kemlu.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kemlu. (Liputan6.com/Benedikta Miranti T.V)

Sebelumnya, pemerintah Indonesia kembali menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia.

Menurut Retno ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujarnya. 

Dia juga menuturkan, dalam rapat tadi juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," pungkasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓