Soal Natuna, Jokowi: Tidak Ada Tawar-menawar Kedaulatan Indonesia

Oleh Lizsa Egeham pada 06 Jan 2020, 14:37 WIB
Diperbarui 06 Jan 2020, 14:37 WIB
20160721- Presiden Jokowi Jelaskan Manfaat Tax Amnesty di Istana- Faizal Fanani
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan SCTV di Long Room Istana, Jakarta, Rabu (20/7). Presiden menjelaskan berbagai macam keuntungan dari Tax Amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal klaim China di perairan laut Natuna. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar, apalagi menyangkut masalah kedaulatan Indonesia.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020).

Hal itu disampaikan Jokowi di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju dengan apa yang disampaikan menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.

Baru-baru ini, kapal ikan China masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," katanya.

Saksikan video di bawah ini:


Peningkatan Patroli di Natuna

Retno mengatakan pemerintah juga menyepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya