Mahfud Md: Natuna Daerah Kedaulatan RI, Harus Dijaga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut, masuknya kapal asing China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna, dinilai telah melanggar batas perairan.

Menurut Mahfud, masuknya kapal asing di perairan Natuna disebabkan belum maksimalnya pemerintah dan nelayan hadir di lokasi tersebut.

"Nah sekarang dimasuki karena kita kurang hadir di sana, oleh sebab itu keputusan pemerintah itu pertama menyatakan, siapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir," kata Mahfud di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," sambungnya.

Mahfud menyampaikan, bahwa kekayaan laut di Natuna harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebab, berdasarkan hukum perairan, Natuna milik Indonesia.

"Kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang di situ, termasuk 200 meter ke bawahnya dari dasar perairan itu. Itu menurut hukum hak kita," ucap Mahfud.

Lebih lanjut ia mengaku, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara di perairan Natuna.

"Kita sudah mulai merealisasikannya, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah saja juga ini akan ditingkatkan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: