PDIP Minta Gubernur Anies Baswedan Belajar dari Ahok Atasi Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir, khususnya yang terjadi pada 1 Januari 2020. Menurut dia, Anies seharusnya belajar dari cara gubernur terdahulu, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam mengatasi banjir.

"Program vertical drainage yang sangat dibanggakan oleh Pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif. Di mana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," tutur Gembong dalam keterangannya, Kamis (2/1/2020).

Gembong mendesak seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta lebih serius menangani masalah banjir. Anies pun dinilai telah gagal menangani banjir di Ibu Kota.

"Kejadian banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari, begitu pula dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye pada tahun 2017," jelas dia.

Menurut Gembong, janji kampanye terkait banjir Jakarta bukanlah hal yang mudah untuk dipenuhi. Diperlukan pemimpin dengan aksi konkret yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata.

"Janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," katanya.

Gembong menyebut, selama dua tahun ini, tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang konkret dari Anies. Program normalisasi sungai tampak hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi nyata.

"Pemerintah pusat juga sudah mencoba untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan banjir di Jakarta terkait program sodetan kali Ciliwung. Pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan. Tapi pembebasan lahan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: