Demokrat Sebut Kisruh Jokowi-SBY soal Jiwasraya karena Kelalaian OJK

SBY Temui Jokowi — Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10). Keduanya melakukan pertemuan di teras belakang Istana Merdeka. (Laily Rachev / Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, kekisruhan yang terjadi antara sang Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, disebabkan kelalaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jansen menilai, seharusnya OJK mampu melakukan pengawasan terhadap dana nasabah.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin Soroti Kasus Pinjaman Online, Harap OJK Beri Perlindungan
OJK Terbitkan Aturan Baru Soal Penanganan Bank Umum Bermasalah, Ini Rinciannya
Ini Tiga Aksi Nyata yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Kuatkan Rupiah

"Karena OJK tidak beres mengawasi uang nasabah yang diputar di saham busuk, antar-Presiden jadi kisruh. Kerja OJK ini harus direview," tutur Jansen dalam keterangannya, Senin (30/12/2019).

Atas dasar itu, Jansen meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa OJK. Menurutnya, fungsi pengawasan OJK tidak dilakukan secara benar dan terkesan abai dalam kasus Jiwasraya ini.

"Pak Jaksa Agung juga harus periksa OJK Indonesia bagian IKBN (Industri Keuangan Non Bank). Mulai dari Kepala Eksekutif sampai Deputinya," jelas dia.

Jansen menyebut, keanehan lain dari OJK adalah karena sebelumnya sempat menyatakan bahwa persoalan di dalam Jiwasraya merupakan hal biasa pada 2018. Padahal nyatanya tidak sesederhana itu.

"Seharusnya pengawasan terhadap Jiwasraya merupakan tugas dari OJK, bukan Presiden," Jansen menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

ST Burhanudin menilai, dengan dinaikan kasus tindak pidana tersebut ke tingkat penyidikan, dapat memperoleh fakta adanya kegiatan investasi.

2 dari 2 halaman

Tidak Sanggup Bayar

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.

Kementerian BUMN belum lama ini juga telah mengeluarkan kronologi kasus penyebab gagal bayar Jiwasraya. Dari rilis yang disampaikan, masalah keuangan dalam internal Jiwasraya telah terjadi sejak 2006, saat itu Indonesia masih di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jiwasraya
Perusahaan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi.
Lihat Selengkapnya
Jiwasraya
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Partai Demokrat
SBY