Jokowi Tak Ingin Ada Pasal Titipan di Omnibus Law, Januari Diserahkan ke DPR

Kemudian Jokowi juga meminta agar secara pararel pihak kementerian menyiapkan regulasi turunan dari omnibus law. Baik dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah, revisi PP atau rancangan Perppres.

"Harus dikerjakan secara pararel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi tapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada para menteri agar mempublikasikan pada masyarakat sebelum diajukan ke DPR. Sehingga publik tahu dan bisa memperhatikan hal tersebut.

"Kalau ada hal yang perlu diakokodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan jika omnibus law sudah disetujui oleh DPR. Agar mempercepat penerapan dari rancangan tersebut.

"Satu lagi agar mempercepat proses eksekusi di lapangan setelah rancangan ini disetujui DPR," jelas Jokowi.

Polri, Kejaksaan dan BIN Awasi Dampak Omnibus Law.

Jokowi juga meminta kepada Polri, BIN, serta Jaksa Agung untuk meliat dampak dari omnibus law. Jangan sampai kata dia, menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tolong dikomunikasikan dengan yang terkait dengan yang ada di omnibus law, seluruh menteri dikonsultasikan dengan pemangku kepenting," ungkap Jokowi.