Mahfud Md Minta KPK Gandeng Polri dan Kejagung Berantas Korupsi di 2020

Oleh Liputan6.com pada 27 Des 2019, 01:10 WIB
Diperbarui 27 Des 2019, 01:10 WIB
Gerakan Suluh Kebangsaan Soal Papua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan kasus korupsi di 2020.

Mahfudingin KPK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejagung dalam memberantas korupsi. Hal ini karena banyaknya kasus korupsi besar di Indonesia yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

"Nanti memasuki tahun baru saya akan mencoba berkoordinasi untuk awal tahun dengan lembaga penegak hukum termausk dengan KPK. Saya akan minta KPK bekerja sama dengan polisi dan Kejaksaan Agung, karena kita melihat korupsi begitu banyak dan tidak akan selesai dalam waktu pendek," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Menurutnya, koordinasi itu bukan untuk menilai apa yang dikerjakan KPK dalam memberantas korupsi selama ini tak maksimal. Namun, hal ini untuk bersama-sama memberantas korupsi di tanah air tercinta.

"Bukan KPK tidak hebat, tapi tidak cukup sehingga harus berbagi. Dan yang di tingkat eksekutif misalnya Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus dibangun. Dengan kepolisian saya sudah berkoordinasi. Saya bersyukur punya partner yang bagus Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri di bidang penegakan hukum, HAM, pertahanan, keamanan, dan di bidang diplomasi," kata Mahfud.

"Artinya kami di Kemenko Polhukam untuk arahan pendekatan hukum dan pemberantasan korupsi, alhamdulillah kita mencoba berjalan dengan skenario yang kita buat berdasarkan prinsip presiden. Negara harus hadir, jangan hanya formalitas yakni penegakan hukum menurut pasal ini. pasal itu. Sedangkan pelaku utamanya mencuri pasal. Itu tidak boleh lagi, kata presiden," sambung Mahfud.

 

2 dari 3 halaman

Dewas KPK Jawab Kekhawatiran Publik

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi
Lima anggota Dewan Pengawas KPK berpose saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima anggota Dewan Pengawas KPK terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua serta Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris sebagai anggota. (Foto: Biro Pers Setpres)

Terkait Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Mahfud menilai pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab semua kekhawatiran publik selama ini. Sebab, banyak anggapan keberadaan Dewas KPK hanya akan melemahkan KPK.

"Ternyata orang-orang yang diangkat oleh Presiden adalah orang yang secara publik integritasnya sama sekali tidak diragukan. Orang-orang seperti Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Tumpak Hatorangan. Itu kan orang-orang yang bukan hanya antikorupsi tapi bersih juga dalam pengalaman jabatan," kata Mahfud.

"Sekarang kita punya harapan dengan komposisi sekarang ini mudah-mudahan KPK yang terdiri dua lapis yakni komisioner dan Dewas KPK itu bisa menjadi lebih kuat," pungkas Mahfud.

 

Reporter: Ronald Chaniago

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓