KPK Sebut Masih Sadap 300 Nomor Telepon

Dalam Undang-Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019, akan ada pembentukan dewan pengawas. Salah satu tugas dewan pengawas memberikan izin KPK dalam pelaksanaan penyadapan. 

Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Sementara itu, sejumlah nama masuk dalam bursa calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sosok mantan Ketua KPK jilid I Taufiequrachman Ruki, Hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Namun, Jokowi mengaku nama-nama ini belum difinalkan.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Jokowi, di Balikpapan, seperti dilansir Antara, Rabu (18/12/2019).

"Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan," lanjut dia.

Dia memastikan, orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang yang baik.