Jokowi Akui Ada Pembagian Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru

Oleh Lizsa Egeham pada 18 Des 2019, 12:06 WIB
Diperbarui 18 Des 2019, 12:06 WIB
Surya Paloh Sambut Jokowi di HUT Nasdem
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) memberi keterangan saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-8 Partai Nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Surya Paloh menyambut langsung kedatangan Jokowi di HUT Nasdem. (Liputan6.com/Angga Yunia

Liputan6.com, Balikpapan - Presiden Jokowi mengakui bahwa proyek pembangunan ibu kota baru memang harus dibagi-bagi ke pihak luar pemerintah. Namun dia meminta, agar hal itu tak dipandang negatif sebab memang perlu keterlibatan pihak luar pemerintah dalam membangun ibu kota baru.

"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek, ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," ujar Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, anggaran besar jangan sampai menggangu APBN. Jokowi menjelaskan, sumber pendanaan lain bisa didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi pihak swasta. Bahkan, kata dia, ada yang menawarkan investasi berupa transportasi energi non fosil.

Selain itu, ada juga yang ingin berinvestasi dengan cara mendirikan sebuah universitas. Jokowi pun mempersilahkan, para investor swasta yang ingin membangun di ibu kota baru.

"Ini yang sedang kita kembangkan artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," jelasnya.

2 dari 3 halaman

RUU Ibu Kota

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)
Perbesar
Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru pada Januari 2020 mendatang. Saat ini, draft RUU ibu kota baru sudah disiapkan.

"Sudah disiapkan, nanti dimasukkan Januari," ujar Presiden Jokowi usai meninjau ibu kota baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pemerintah juga akan membahas soal rencana pembentukan wilayah administratif provinsi untuk ibu kota baru bersama DPR. Sejumlah rencana alternatif telah disiapkan pemerintah untuk ibu kota baru ini.

"Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dengan DPR," jelasnya.

Jokowi mengaku, saat ini memang belum memutuskan nama yang akan digunakan untuk ibu kota baru. Menurut dia, nama ibu kota akan diumumkan pada pertengahan 2020 bersamaan dengan groundbreaking.

"Pada saat nanti awal groundbreaking, peletakkan batu pertama, nama akan langsung kami sampaikan," tutur Jokowi.

Adapun titik lokasi yang ditinjau Jokowi yaitu, berada di wilayah perhutanan yang konsesinya dikuasai oleh PT ITCI Hutan Manunggal. Kurang lebih 45 menit mantan Walikota Solo itu meninjau lokasi ibu kota baru.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓