Sukses

Jokowi: Belajar dari Negara Lain, Jangan Sampai Ibu Kota Baru Sepi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden. Dia menegaskan, pemindahan ibu kota adalah bentuk percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

"Artinya bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi," kata Jokowi saat membuka rapat bersama jajaran menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (16/12/2019).

Dia juga mengatakan Indonesia harus belajar dari negara lain seperti Amerika, Brazil yang sudah melakukan sistem perpindahan ibu kota. Jangan sampai perpindahan tersebut membuat sistem jadi gagal.

"Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan kemudian sepi, ini juga jangan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, nantinya bukan hanya pegawai pemerintahan dan diplomat yang akan menempati ibu kota baru. Sebab, pemindahan tersebut akan dirancang jadi transformasi ekonomi

"Perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart ekonomi, dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional dan transformasi talenta-talenta nasional kita," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Inventarisasi Lahan di Ibu Kota Baru

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera merampungkan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 200.000 hektare lahan di ibu kota baru. Inventarisasi tersebut dilakukan karena ibu kota baru sebagian memakai lahan hutan.

"Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kan sudah 200.000 ha. Kalau penambahan lagi kan banyak kawasan hutan di sana. Kita delineasi sehingga demikian kota ini akan menjadi kota yang indah sekali, hutan-hutan terjaga," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dengan adanya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, nantinya akan ada batasan lahan mana yang boleh digunakan untuk menambah pembangunan ibu kota baru. Acuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.

"Karena kalau selama ini hutan itu tidak ada statusnya, banyak orang masuk. Begitu dimasukkan kawasan otorita ibu kota baru akan lebih mudah terjaga," jelas Menteri Sofyan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menambahkan, pemerintah masih akan terus menambah lahan ibu kota baru. Tahap pertama sudah selesai sebesar 180.000 ha menuju tahap kedua sebesar 265.000 ha. "Ya tahap berikutnya memang ke 265.000 ha," tandasnya.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.