Menaker Ingatkan PMI Jangan Bawa Pulang Paham Radikalisme

Oleh Gilar Ramdhani pada 12 Des 2019, 22:24 WIB
Diperbarui 12 Des 2019, 23:17 WIB
Menaker Ingatkan PMI Jangan Bawa Pulang Paham Radikalisme

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengingatkan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak terpapar paham radikalisme yang membahayakan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jangan ikut ideologi dan pemikiran keagamaan yang radikal, karena bertentangan dengan Pancasila. Ketika kembali ke tanah air, jangan membawa radikalime,” kata Menaker saat berdialog dengan lebih dari 200 PMI yang bekerja di Sony Company, Malaysia, Kamis, (12/12).

Selain mewaspadai paham radikal, Menaker juga meminta kepada pekerja Indonesia di Malaysia dan di manapun berada juga melakukan dua hal yang tak kalah penting. Yakni menjadi duta bela negara, yang menebarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta I menjadi duta wisata, mempromosilkan potensi pariwisata Indonesia.

Dalam forum dialog yang penuh keakraban tersebut, Menaker menegaskan komirmen negara memberikan perlindungan terhadap PMI. "Saat ini kita sudah punya Undang-Undang yang lebih baik untuk memastikan perlindungan terhadap PMI yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" kata Ida Fauziyah.

Ida juga menyampaikan beberapa program dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan untuk purna-PMI, seperti program Desa Migran Produktif (Desmigratif), pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mantan PMI, dan lain-lain.

 

Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Pekerja Migran Indonesia di Sony Malaysia
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui para pekerja migran Indonesia (PMI) di Sony Company.

"Tentu ibu-ibu dan mbak-mbak semua akan pulang kampung dan menjadi wirausaha," tutur Menaker perempuan pertama di era reformasi ini.

Para pekerja yang semuanya perempuan menyambut baik kunjungan ini. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masukan kepada pemerintah RI. Salah satu PMI asal Malang meminta kepada pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak. Di kesempatan yang sama PMI asal Lombok meminta kepada pemerintah untuk mempermudah permodalan usaha bagi purna-PMI. 

 

(*)