Pemprov DKI: Pembangunan LRT oleh Dishub Tak Perlu Aturan Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan aturan baru untuk penugasan Dinas Perhubungan DKI dalam pembangunan LRT Jakarta Pulogadung-Kebayoran Lama.

Aturan khusus itu seperti halnya Pergub Nomor 154 Tahun 2017 yang menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pelaksanaan pembangunan LRT.

Saat ini Jakpro telah membangun LRT Velodrome-Kelapa Gading yang dilanjutkan ke Jakarta Internasional Stadium (JIS).

"Enggak ada, enggak ada (aturan khusus)," kata Haryati saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2019).

Dia menyebut pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Dishub didasarkan pada aturan pemerintah pusat dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Itu kan prasarananya, menurut aturan Kementerian Perhubungan kan memang harusnya pemerintah yang siapkan. Jadi itu Dishub untuk menyiapkan prasarananya, sarana atasnya melalui proses KPBU," papar dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun light rail transit atau lintas rel terpadu (LRT) Jakarta rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Rencananya, pembangunan ini guna mengisi kekosongan angkutan umum perkotaan berbasis rel dari timur ke barat.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan usulan awal LRT memiliki 27 koridor dan yang sudah dijalankan, yakni Velodrome-Kelapa Gading. LRT nantinya dilanjutkan ke Jakarta Internasional Stadium (JIS), Tanjung Priok.

"Kami akan melakukan akselerasi untuk yang koridor duanya itu dari Pulogadung ke Tanah Abang-Kebayoran Lama," kata Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Dia menyatakan, pembangunan rute Pulogadung-Kebayoran Lama akan menggunakan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Syafrin menyatakan, pelaksanaan yang dilakukan KPBU dalam proyek LRT ini berbeda dengan pembangunan yang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Saksikan video pilihan di bawah ini: