PDIP: Kami Tak Tahu soal Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

Kongres V PDIP Siap Digelar — Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta PDIP yakin Presiden Jokowi tak akan main-main dalam memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai banteng moncong putih tahu Jokowi akan mengambil keputusan terbaik

"Soal nama-nama, kami tidak mengetahui sama sekali. Karena itu ranah kewenangan yang diberikan undang-undang," Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia menegaskan, partainya tak memberikan masukan terkait nama-nama yang akan menjadi Dewas KPK. Dia menyebut, nama-nama seperti Indrianto Seno Aji atau Eri Riyana hanya diketahui melalui media massa.

"Yang kami dengar melalui media, memang ada (eks) Ketua-Ketua KPK sebelumnya, yang diusulkan sebagai Dewan Pengawas. Tapi itu ranah eksekutif. Presiden akan melakukan pertimbangan terbaik, karena bagaimanapun juga korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan," pungkas Hasto.

2 dari 2 halaman

Sudah Rampung

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang KPK, dewan pengawas periode pertama akan dipilih langsung oleh Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak merinci siapa saja sosok yang akan menjadi Dewan Pengawas lembag antirasuah itu. Nantinya, dewan pengawas akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK periode 2019-2023 pada Desember 2019.

"Sudah (nama-namanya), tapi belum (diumumin)," ucap Jokowi di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sesuai dengan UU KPK yang baru, dewan pengawas akan diisi oleh lima orang. Jokowi mengatakan, dewan pengawas KPK harus memiliki jejak yang baik, mulai dari pengalaman hukum hingga pidana.

Menkumham, Yasonna Laoly paparkan pihak yang bisa jadi Dewan Pengawas KPK.