Ma'ruf Amin: Penghapusan Ujian Nasional Akan Diuji

Oleh Liputan6.com pada 11 Des 2019, 15:48 WIB
Diperbarui 12 Des 2019, 12:11 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin  saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin setuju dengan konsep asesmen kompetensi minimun dan survei karakter yang diusulkan Menteri Pendidikan Nadiem Makariem sebagai pengganti ujian nasional.

Namun dia meminta agar hal tersebut dapat diuji kembali, sehingga jadi alat ukur untuk tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

"Akan diuji, apakah bisa jadi alat ukur dan tingkatkan pendidikan," kata Ma'ruf di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (11/12/2019).

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan menghapuskan ujian nasional tahun 2021. Dia juga telah menyiapkan pengganti UN yang disebut dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Menurut dia, konsep ini merupakan penyederhanaan dari UN yang begitu kompleks.

Dia menyebutkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Kata Nadiem, materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.

"Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut," kata dia.

Sedangkan numerasi, kata Nadiem, ialah kemampuan menganalisa dengan menggunakan angka-angka. "Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai 2021," ujar dia.

Nadiem menegaskan konsep asesmen itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi.

"Ini berdasarkan kompetensi minum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya," tegas dia.

2 dari 3 halaman

Survei Karakter

Selain konsep asesmen, akan dilakukan juga konsep Survei Karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter anak di sekolah.

"Untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi?," kata dia.

Survei itu, kata Nadiem digunakan untuk menjadi tolak ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓