NasDem Tolak Usung Mantan Koruptor di Pemilihan Apapun

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, partainya menolak mengusung mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan apapun. NasDem merasa tak perlu menjelaskan alasan kebijakan partainya tersebut.

"Bagi NasDem itu enggak usah dicalonkan dan enggak usah didiskusikan," kata Ali saat memperingati hari antikorupsi sedunia, Senin 9 Desember 2019.

Dia menambahkan, hal tersebut merupakan syarat partai untuk menerima calon pemimpin yang ingin berlaga dengan nama NasDem. Meski undang-undang memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri, NasDem tetap tidak merestui.

"Itu standar yang ditetapkan partai, ya memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar," ujar Ali.

Meski demikian, Ali mengatakan, kebijakan itu bukan berarti NasDem membangkang undang-undang yang berlaku. Dia mengatakan, peraturan itu berlaku dan sah secara hukum di Indonesia.

Dia juga mengatakan, eks koruptor mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalani hukumannya. Namun, dia menegaskan, partainya mempunyai citra sendiri.

"Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi," tegas Ali.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Ketum Surya Paloh mengundang Presiden Joko Widodo untuk berpidato menutup acara kongres.

2 dari 2 halaman

Politik Tanpa Mahar

Safari konsolidasi Partai Nasdem di Kalimantan (ist)

Pada kesempatan yang sama, Ali kembali mengingatkan kader Partai NasDem dengan slogan 'politik tanpa mahar' yang selama ini diusung. NasDem ingin fokus melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur di Indonesia.

"Kita ingin berkontribusi. Kita tidak ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir bagaimana mengembalikan utangnya," kata Ali.

Ali mengatakan, mahar dalam politik hanya akan melahirkan politikus tidak baik. Pasalnya, kata dia, jika terpilih nanti orang tersebut akan fokus mengembalikan modal maharnya.

Namun, jika tanpa mahar, sosok itu tidak akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal.

"Kita ingin ketika dia terpilih hanya berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi hanya butuh prestasi, janji politik dibayar," ujar Ali.

Ali menegaskan slogan 'politik tanpa mahar' bukanlah pencitraan Partai NasDem saja. Hal itu, kata dia, merupakan syarat wajib bagi seluruh kader NasDem dalam berpolitik.

"Ini (berpolitik tanpa mahar) bukan hal mudah pastinya, bahwa melahirkan kepercayaan masyarakat," tutur Ali.

Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.

"Kalau tidak hari ini, kapan kita mulai? Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan berfikir hasil, tapi ke depannya," tandasnya.