Kejar Target APBD DKI 2020, Anggota DPRD Rapat Sabtu-Minggu

Banner Infografis Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Terancam Tak Gajian 6 Bulan — Rapat DPRD DKI Jakarta.(Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu kemarin.

"Karena kita kejar tayang, target," kata Ketua Komisi E, Iman Satria di gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Pemprov DKI Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir Saat Cuaca Ekstrem
DPRD DKI Jakarta Soroti Rencana Kenaikan PPN 12%, Disebut Berdampak ke Daya Beli Masyarakat
Anggota DPRD DKI Jakarta Harap Perangkat Daerah Ikut Jaga Keamanan saat Ramadhan

Dia menyebut, sebanyak 505 lembar nomenklatur yang harus dibahas Komisi E bersama dinas-dinas terkait. Setelah rapat bersama Dinkes, rencana Komisi E juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual.

"Kita harap malam ini bisa selesai sampai Dinas PPAPP, biro Dikmental mungkin besok pagi lah. Seninnya kita bisa bahas di Banggar," ucapnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (07/12/2019) Komisi E juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sementara itu, saat rapat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, masih ada 16 kelurahan di DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastusti dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu kemarin.

"Benar, masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas," kata Widyastusti seperti dilansir dari Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, pembahasan RAPBD 2020 masih memungkinkan, sebab hal tersebut dapat dikejar dengan waktu yang ada.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Lahan

Widyastuti menyebutkan, masalah lahan menyebabkan tidak tersedianya layanan kesehatan Puskesmas di 16 kelurahan.

"Tanahnya susah, Pak. Biasanya seperti itu," ucap Widyastusti saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi E Iman Satria mengenai kendala tidak adanya bangunan puskesmas di 16 kelurahan itu.

Widyastusti menyebutkan, beberapa kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas di DKI Jakarta. Di antaranya Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan, dan Tanah Sereal.