Cerita di Balik Terbongkarnya Penyelundupan Harley Davidson Sang Dirut Garuda

Sebelum dugaan penyelundupan terbongkar, rupanya ada anak buah Direktur Utama Garuda Indonesia dengan inisial SAS yang sempat pasang badan dengan kedok mengaku sebagai pemesan Onderdil Harley Davidson ilegal tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa SAS sempat mengaku barang tersebut dibelinya melalui account eBay. Namun, aksinya terbongkar usai kajian menyeluruh yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

“Saudara SAS mengaku bahwa barang ini dibeli melalui account eBay. Jadi katanya sudah lama melakukan pembelian account eBay. Namun waktu kita cek pengakuan dari saudara SAS akan beli Harley melalui account eBay, tapi kami tak dapat kontak dari penjual yang didapat dari eBay tersebut," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Kemenkeu juga menemukan kejanggalan lain bahwa SAS sebelumnya tidak punya ketertarikan pada sepeda motor tapi malah impor Harley. Diketahui bahwa SAS juga mempunyai hutang sebesar Rp 30 juta di bank untuk merenovasi rumah.

Sri Mulyani menuturkan, apabila SAS terbukti memberikan keterangan palsu maka akan dikenakan konsekuensi hukuman pidana.

“SAS mencoba pasang badan mereka yang beri keterangan tidak benar untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan tentu memiliki konsekuensinya,” Jelas Sri Mulyani.

Onderdil atau sparepart Harley Davidson selundupan yang dibawa oleh Maskapai Garuda Indonesia dari Perancis ke Indonesia tersebut dikemas dalam kardus. Ditemukan dalam 18 kardus berwarna cokelat.

Salah satu Pegawai Direktorat Bea Cukai yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan bahwa barang terrsebut merupakan barang bekas. Dimasukkannya barang tersebut ke dalam pesawat adalah untuk menghindari pembayaran bea masuk.

“Itu barang selundupan, semuanya barang bekas. Makanya tidak boleh,” katanya di Kemenkeu, Jakarta Kamis 5 Desember 2019.

Direktur Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, pemerintah melarang memasukkan barang bekas seperti motor gede (moge) Harley Davidson ke Indonesia. Sebab, hal tersebut berarti menghindari pembayaran pajak dan bea masuk. Dengan demikian kasus yang melibatkan Dirut Garuda ini digolongkan sebagai penyelundupan.

Reporter: Winda Nelfira