Gerindra Sodorkan 4 Nama Cawagub DKI, PKS: Kami Bisa Tolak Semua

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih menjadi tarik ulur antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perkembangan terakhir, Gerindra menyatakan telah menyodorkan 4 nama kadernya untuk dikaji PKS.

"Kami masih pelajari masih proses. Nanti tergantung PKS, PKS tolak empat-empatnya kan juga bisa," kata Presiden PKS Sohibul Imam usai bersilaturahmi dengan PP Muhammadiyah di Kantor Muhammadiyah Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Kendati demikian, Shohibul pun tak memberi batas waktu kapan nantinya PKS akan memutuskan. Karenanya Sohibul mengaku tak akan memberi tenggat waktu karena semuanya masih dalam proses.

"Engga papa (tak ada batas waktu) semua masih proses," jelas dia.

Diketahui sebelumnya, ada empat nama yang menjadi kandidat Wagub DKI dari Gerindra. Mereka adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Teka-teki nama calon wagub DKI Jakarta masih diperdebatkan. PKS dan Gerindra disebut sudah mengusung tokoh untuk dijadikan kursi wakil Anies Basweda tersebut.

2 dari 2 halaman

Jatah PKS

Sudah setahun kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno yang mundur karena maju sebagai cawapres di Pilpres 2019. Namun hingga kini, belum ada keputusan final siapa pengganti Sandiaga.

Padahal telah ada kesepakatan antara partai pengusung Anies-Sandi bahwa Wagub DKI Jakarta jatah PKS.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, pembahasan Wagub DKI telah rampung Mei-Juni lalu. Seharusnya, kata dia, pemilihan Wagub DKI di tingkat DPRD diketok pada 22 Juli 2019 lalu, namun hingga kini berlum terwujud.

"Itu mestinya publik bertanya kenapa tidak ada rapimgab (rapat pimpinan gabungan), padahal teman-teman pansus sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal diketok, rapimgab setuju, bawa ke paripurna, buat pemilihan, sederhana kok. Dan apa yang sudah disepakati Gerindra dan PKS itu saja yang diketok," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).

Kosongnya kursi Wagub DKI yang berlangsung cukup lama ini menurutnya justru merugikan warga Jakarta. Apalagi Jakarta memiliki kompleksitas permasalahan.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik. Setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban. Sangat tidak adil DKI tidak punya wakil padahal prosesnya sederhana," ujarnya.

Menurutnya, persoalan kekosongan Wagub DKI bisa cepat selesai jika semua pihak bisa legawa atau berjiwa besar. Terlebih Anies Baswedan juga telah berulang kali meminta agar segera ada pendamping.

"Kalau PKS memahami proses, tapi kalau lama ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang enggak boleh legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan," jelasnya.

"Karena Mas Anies sendiri sudah beberapa kali minta segera ditemani. Berkali-kali," lanjutnya.