Pejabat Rangkap Jabatan Dinilai Tak Optimal Jalankan Kebijakan

Sambil Lesehan, Jokowi Kenalkan Menteri Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Kabinet Indonesia Maju akan membantu Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti.

Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum Partai.

"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny dalam sambungan telepon, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menurut Enny, apabila hal itu tetap dilakukan, maka kinerjanya sebagai menteri tidak akan optimal. Apalagi Airlangga mengemban tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

"Karena kalau seorang Menteri kerjanya enggak fokus pasti kerjanya enggak optimal, ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.

Kata dia, apabila Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, sebaiknya tidak rangkap jabatan. Terlebih situasi ekonomi global saat ini sangat tidak ideal. Dimana ada bayang-bayang resesi menggelayuti laju perekonomian dunia.

"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.

Adapun diketahui terget pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode I tidak pernah tercapai. Dengan demikian perlu kerja keras para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir muncul di Istana Kepresidenan seiring dengan pengumuman nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.

2 dari 2 halaman

Menkeu Pasrah

Bahkan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini. Pasalnya situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional, imbasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan.

"Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Bahkan Indonesia tambah Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja minus 0,01 persen dari yang diharapkan pemerintah. "Sementara, Indonesia stabil, hanya sekitar 0,1 persen," katanya.

Sri Mulyani pernah menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.

Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Partai Golkar
Organisasi
Partai Golongan Karya adalah sebuah partai politik yang ada di Indonesia
Lihat Selengkapnya
Partai Golkar
Pejabat Rangkap Jabatan