Pimpinan MPR Akan Datangi PKS Bahas Wacana Amandemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa saat ini, bangsa Indonesia tengah merasakan ancaman yang luar biasa terhadap karakter serta jati diri bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) akan mendatangi Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, pada Selasa (26/11/2019). Kehadiran pimpinan MPR untuk melakukan silaturahmi sekaligus diskusi soal wacana amandemen UUD 1945.

"Terkait agenda pertemuan, menurut Fathul, selain silaturahmi, pimpinan MPR RI kemungkinan akan menjaring pendapat partai politik, dalam hal ini PKS, terkait dengan wacana amandemen konstitusi," kata Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).

Fathul mengatakan, pimpinan MPR yang akan hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta tiga Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Muzani, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

"Pimpinan MPR rencananya akan tiba di kantor DPP PKS dan akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajaran pimpinan DPP PKS," ungkapnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.

2 dari 2 halaman

Tak Ubah Soal Pemilihan Presiden

Terlepas dari itu, MPR memang sedang melakukan kajian-kajian soal amandemen UUD 1945. Namun, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan amandemen UUD 1945 tak akan mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menegaskan Presiden akan tetap dipilih oleh rakyat.

"Tidak ada, saya tegaskan tidak ada, ini tidak terkait dengan perubahan terkait perubahan rinci perubahan politik," ujar Bamsoet di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

MPR
Organisasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
Lihat Selengkapnya
MPR
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD
amandemen