Rapat di DPR, Masinton Marahi BNN soal Pencegahan Narkotika Masuk Indonesia

Oleh Liputan6.com pada 21 Nov 2019, 17:07 WIB
Diperbarui 21 Nov 2019, 18:17 WIB
Kepala BNN Bahas Rencana Strategis Bersama Komisi III DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Dalam rapat itu, BNN dicecar soal pencegahan masuknya narkotika ke Indonesia.

"Di mana pencegahan barang masuknya. Itu pertanggung jawaban kita Pak. Kita harus punya tanggung jawab yang sama Pak terhadap generasi kita," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Politikus PDIP itu menilai, BNN belum maksimal dalam mencegah masuknya narkotika jaringan internasional ke Indonesia. Padahal seharusnya jalur masuk narkotika sudah terbaca oleh BNN.

"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya Pak, terus kita setiap saat kita dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini," ucap Masinton.

Dia pun mempertanyakan peran BNN selama ini. Kata Masinton, jika kinerja BNN masih belum ada kemajuan, sebaiknya dibubarkan saja.

"Kalau memang ini jadi rutinitas saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika. Dilebur saja enggak perlu lagi (ada BNN). Enggak ada progres," kata Masinton.

Menurutnya, BNN seharusnya lebih serius mencegah masuknya narkotika dari berbagai jalur. Mulai dari darat, laut hingga, jalan kecil yang memiliki peluang masuknya narkotika ke Indonesia.

"Kalau produsennya di dalam negeri di mana diproduksinya dan di mana jaringannya. Hari ini kita bicara tentang narkotika, bicara ecek-ecek terus penjara penuh," ujar Masinton.

"Negara apa ini. Punya sumber daya negara yang sangat besar kita enggak mampu, negara kalah terhadap narkotika. Yang benar siapa ini pak. Kalau saya sakit pala saya. Bapak-bapak sebagai pelaksana yang diberi kewenangan itu harusnya lebih jeli disana Pak," sambungnya.

 

2 of 3

Evaluasi BNN Tingkat Daerah

Regulasi Pengawasan dan Penanganan Lombok
Anggota Komisi III Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu), dan Ketua Komisi V Fraksi Partai Gerindra Farry Djemi Francis saat Diskusi Forum Legislasi di Jakarta, Selasa (21/8). (Liputan6.com/JohanTallo)

Masinton juga menyarankan pembentukan BNN ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota dievaluasi. Serta lebih fokus pada jalur-jalur masuknya narkotika.

"Bapak koordinasikan lapor presiden karena presiden sudah menyatakan perang. Minta perbantuan angkatan laut kalau itu persoalannya di laut, minta perbatuan polisi kalau persoalannya kerjasama semua. Kita menampakkan benar-benar perang gitu loh. Bukan perang ecek-ecek. Ini kan perang ecek-ecek," ucapnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓