Denny Indrayana Bicara Potensi Korupsi di Pilkada Langsung ataupun Tidak

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 21 Nov 2019, 13:52 WIB
Diperbarui 21 Nov 2019, 13:52 WIB
20151005-Denny Indrayana-Jakarta
Perbesar
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Jelang Pilkada 2020, wacana akan dilaksanakan Pilkada langsung atau tak langsung menuai pro dan kontra. Salah satu alasan selain biaya mahal, terkait politik uang.

Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana memandang, baik Pilkada langsung maupun tak langsung, keduanya berpotensi adanya politik uang.

"Jadi itu yang harus kita tekankan. Baik Pilkada langsung, enggak langsung, itu potensi politik uang ada," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11).

Dia menuturkan, sekarang yang ditekankan bagaimana meminimalisir politik uang tersebut.

"ya kita serahkan ke pembuat undang-undang," jelas Denny.

Menurut dia, baik langsung maupun tak langsung, keduanya sama-sama konstitusional.

"Keduanya kan sebenarnya baik langsung dan enggak langsung itu konstitusional," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Usulan Mendagri Tito Karnavian

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito.

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Udah mahar politik," ucapnya.

Lanjutkan Membaca ↓