Hasto PDIP Sebut Menteri yang Rangkap Jabatan di Partai Justru Positif

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan menteri masih boleh merangkap jabatan sebagai politisi. Pasalnya, Menteri adalah jabatan politik juga.

"Menteri itu jabatan politik. Sama dengan partai politik jabatan politik," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Diketahui, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa duduk di jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf. Suharso menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Baidowi menjelaskan, partai politik ada hal yang perlu dilakukan untuk bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan biaya dari negara. Terutama untuk memenangkan pemilu.

"Ada efort yang dia lakukan sehingga dibiayai oleh negara. Kalau partai politik ada efort untuk ikut pemilu, ada penghargaan tapi kalau pejabat negara itu gaji, BUMN gaji. Beda yang dimaksud rangkap jabatan itu yang dimaksud adalah ya BUMN," ungkapnya.

Menurutnya memang tidak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Karena itu Baidowi menilai tidak masalah jika ada menteri rangkap jabatan jadi pengurus partai politik.

"Saya kira enggak ada selama enggak ada diketentuan yang secara detil melarang partai politik, ketua maupun partai politik menjadi pejabat negara di kementerian saya kira engga ada," ujarnya.

Baidowi melanjutkan, banyak tokoh yang pernah rangkap jabatan. Mulai dari Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY Ketua Dewan Pembina, terkahir bahkan menjadi ketua umum partai. Malah jadi presiden. Karena apa menteri itu jabatan politik yang diangkat oleh hak prerogatif melekat pada jabatan politiknya presiden," ucapnya.

Dia juga yakin rangkap jabatan tidak akan mempengaruhi masyarakat. Sebab, para menteri sudah memiliki porsi kerjanya sendiri.

"Terbukti juga banyak menteri partai politik juga berprestasi. Meskipun ada juga menteri-menteri dari partai politik ada masalah. Tapi kan itu plus minus. Jadi tidak bisa semuanya di generalisasi. Harus melihat case per case," tandasnya.

Berikut Bunyi Pasal 23 UU Kementerian Negara:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Reporter: Ahda Bayhaqi, Sania Mashabi

Sumber: Merdeka