Partai Berkarya Temui PKS, Sepakat Tolak BPJS Naik hingga Kerja Sama Pilkada

Oleh Ade Nasihudin Al Ansori pada 19 Nov 2019, 20:21 WIB
Diperbarui 21 Nov 2019, 07:15 WIB
Partai Berkarya menemui PKS, Selasa (19/11/2019).

Liputan6.com, Jakarta - Petinggi Partai Berkarya menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan antara petinggi Partai Berkarya dan PKS tersebut.

Ada lima poin yang disampaikan Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam jumpa pers usai pertemuan di kantor DPP PKS, Selasa (19/11/2019).

Pertama, berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.

"Kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme dan berbagai ancaman tehadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa," kata Mustafa.

Ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

Keempat, lanjut Mustafa, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional.

"Khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya," kata dia.

2 of 3

Kerja Sama Pilkada

Pertemuan Partai Berkarya dengan PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman Menyambut Kedatangan Para Pimpinan Partai Berkarya di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). (Foto: Ade Nasihudin Al Ansori/Liputan6.com)

Kelima, membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan mencanangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan.

"Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, publikasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil," kata Mustafa.

Sementara itu, mengenai seperti apa kerja samanya, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, masih dalam tahap pembicaraan.

"Ini baru pembicaraan awal kerja sama 2020, belum detail baru mau saling tukeran peta. Nanti kita mencari di titik mana yang memungkinkan kita bisa menang di 2020," ujar Priyo.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓