Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bantah Adanya Temuan Desa Fiktif

Setelah polemik tiga desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada 12 November lalu, muncul satu nama desa lagi yang diduga tak memenuhi unsur sebagai sebuah desa yang layak menerima dana desa.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (19/11/2019), namanya Desa Lerehoma yang berada di Kecamatan Anggaberi.

Sebagian wilayahnya perkebunan kelapa sawit. Hanya ada 30 kepala keluarga yang bermukim. Tak ada kantor desa. Satu-satunya fasilitas publik di sana hanya sebuah masjid sederhana yang baru berusia setahun.

Desa Lerehoma yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011, diketahui menerima dan mengelola dana desa pada 2017 dan 2018.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Senin, 18 November 2019 siang menegaskan, telah melakukan penelusuran di Konawe.

Hasilnya, tak ada desa fiktif. Dari 56 desa penerima dana, 34 telah memenuhi syarat. Sementara, 18 lainnya masih harus membenahi administrasi.

"Pertama, desa tersebut ada dan tidak fiktif. Kemudian yang kedua, kami cek juga dana desa yang digelontorkan di 56 desa tadi sekitar 113 miliar, ternyata khusus bagi empat desa sekitar Rp 9 miliarternyata itu baru dipakai sekitar 47 persen, yang 53 persen, Rp 4 sekian miliat belum dipakai," jelas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan semua kepala daerah melakukan verifikasi ulang di wilayah masing-masing.

"Nantinya akan kita minta kepada semua daerah untuk melakukan verifikasi tentang desa di daerah masing-masing, karena macam-macam desanya, ada yang desanya hilang seperti kasus Lapindo, itu tempatnya hilang, teritorynya hilang. Tapi petugasnya masih ada, masyarakatnya masih ada, tapi tidak tinggal disitu. Masih diberikan anggaran desa karena desanya ada,"" ucap Tito.

Tito Karnavian akan bekerjasama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Desa untuk merampungkan masalah desa fiktif.