Sukses


Sinergi MPR dan Wartawan Parlemen Perlu Dilakukan Agar Tak Salah Arah

Pertemuan evaluatif semacam press gathering ini diharapkan dapat memproduksi produksi pemberitaan yang positif, konstruktif dan bermanfaat untuk masyarakat.

 

Liputan6.com, Jakarta Press Gathering merupakan kegiatan yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud sinergitas antara MPR dengan wartawan parlemen. Acara tersebut digelar di Bali pada 15-17 November 2019. 

Acara itu diikuti oleh sekitar 90 wartawan (cetak, online, elektronik) yang sehari-hari meliput kegiatan parlemen dan resmi dibuka oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Turut hadir dalam pembukaan Press Gathering ini pimpinan fraksi dan kelompok DPD di antaranya Benny K. Harman (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Taufik Basari (Ketua Fraksi Partai Nasdem), Tifatul Sembiring (Ketua Fraksi PKS), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Instiawati Ayus (Ketua Kelompok DPD), Syafruddin (Fraksi PAN). Juga hadir Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dan Sekda Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta ketua koordinatoriat wartawan parlemen Romdony Setiawan.

Ma'ruf Cahyono menjelaskan bahwa acara ini digelar bertujuan untuk mendekatkan jarak dan komunikasi antar seluruh unsur MPR (pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan kelompok DPDi di MPR serta anggota MPR dari DPR dan DPD), dengan wartawan parlemen.

"Agar kesinambungan informasi baik mengenai kegiatan pimpinan MPR maupun fraksi dan kelompok DPD serta alat kelengkapan MPR dapat dilakukan secara masif, kontruktif, dan positif," katanya

Ma'ruf menyebutkan dengan pertemuan evaluatif semacam press gathering ini diharapkan pemberitaan yang dilakukan para jurnalis tidak salah arah dan bisa memproduksi produksi pemberitaan yang positif, konstruktif dan bermanfaat untuk masyarakat. "Termasuk tentang kegiatan alat kelengkapan MPR seperti Badan Pengkajian MPR yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan wacana-wacana aktual seperti amendemen UUD yang sedang berkembang," ujarnya.

Oleh karena itu Ma'ruf Cahyono mengharapkan para jurnalis bisa memperdalam kegiatan dan wacana di MPR sehingga mendapatkan porsi komunikasi dan informasi yang pas di masyarakat.

Usai pembukaan press gathering, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan Sekretariat Jenderal MPR akan memberikan dukungan administratif, sarana, dan lainnya terkait dengan wacana amendemen UUD.

"Kami selalu siap untuk memberikan dukungan. Apalagi politik ini tergantung pada momentum. Karena itulah kami selalu siap memberikan dukungan administrstif, teknis, dan yang paling penting soal substansi dan materi jika terjadi amendemen UUD," jelasnya.

Sebab, lanjut Ma'ruf, materi dan substansi untuk amendemen itu sudah berproses melalui kajian yang dilakukan MPR sesuai amanat UU tentang MPR, DPR dan DPD (MD3). "Kami punya data terkait dengan evaluasi sistem ketatanegaran, juga dengan konstitusi misalnya apakah konstitusi kita masih responsif," katanya.

Ma'ruf menambahkan MPR sudah mempunyai kompilasi kajian tentang hal itu sejak dibentuknya Tim Kajian MPR yang sekarang berubah menjadi Badan Pengkajian MPR. Kajian itu meliputi kajian akademis, aspirasi masyarakat dan survei-survei yang dikakukan MPR.

"Kami juga punya data kajian tentang implementasi konstitusi, seperti apakah konstitusi kita sudah diimplementasikan sesuai dengan norma," ujarnya. Kajian-kajian itulah yang menjadi dasar bagi political will para politisi yang nanti bermuara pada proses amendemen UUD jika nanti momentum politiknya menghendaki amendemen UUD.

"Sekarang proses itu sedang berlangsung baik pro dan kontra tehadap amendemen maupun alternatif-alternatif lain di luar amendemen. Tentu Sekretariat Jenderal MPR harus resposif dan melakukan persiapan termasuk substansi dan materinya," ujarnya.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini