Sukses

Jokowi: Menteri Boleh Terbitkan 1 Peraturan, Tapi Harus Pangkas 10

Jokowi menyebut, bahwa Indonesa butuh kecepatan dalam menyerap investasi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para jajarannya untuk mengefisiensi regulasi. Jokowi tak ingin para menterinya terlalu banyak membuat peraturan menteri (permen).

Untuk itu, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi membuat aturan baru bagi para menterinya yang ingin menerbitkan permen. Para menteri diperbolehkan mengeluarkan satu permen, namun harus terlebih dahulu mencabut 10 aturan.

"Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat Permen satu boleh, tapi hilang 10, bukan dua. Tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang, kebanyakan peraturan pusing sendiri," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Mangan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan aturan tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Jokowi, para menteri yang menerbitkan aturan baru maka harus memangkas dua aturan sebelumnya.

"Kalau menteri mau membuat peraturan menteri 1, dia harus membuat 2 peraturan menteri yang sebelumnya, tahu? Artinya, keluar 1 hilang 2, kalau menteri mau ngeluarin 1 dia harus hilangin 2 peraturan menteri lain," jelas dia.

Dia menyebut, bahwa Indonesa butuh kecepatan dalam menyerap investasi. Oleh sebab itu, Jokowi tak mau terlalu banyak regulasi yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah sendiri.

"Fleksibelitas paling penting, kecepatan paling penting. Semua negara akan menuju ke situ, siapa yang lebih cepat dia yang menang. Kita intip mereka sudah apa, kalau gini-gini terus kapan kita bisa cepat," ucap Jokowi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Akan Menggigit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan menggigit para pihak yang menganggu agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Jokowi mengatakan bisa menggigit pihak-pihak itu dengan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Hadir dalam kesempatan ini para kepala daerah, kapolda, hingga kejati.

"Kalau masih ada yang main main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa agenda besar pemerintah lima tahun ke depan yaitu, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan ekspor. Selain itu, menurunkan impor juga masuk ke dalam agenda besar pemerintah.

"Jangan pernah ada yang bermain main di area ini. Saya udah wanti-wanti betul. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta aparat penegak hukum untuk mendukung agenda strategis pemerintah. Jokowi juga mengingatkan aparat penegak hukum tak menggigit pejabat atau pelaku bisnis yang tengah berinovasi untuk kemajuan bangsa.

"Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura pura salah gigit. Karena tugas saudara saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda agenda besar strategis bangsa kita," jelas Jokowi.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.