Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Diingatkan di Awal, Jangan Langsung Ditebas

Oleh Lizsa Egeham pada 13 Nov 2019, 12:00 WIB
Diperbarui 14 Nov 2019, 07:16 WIB
Presiden Jokowi Hadiri Rakornas Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu kepada kepala daerah, apabila ada persoalan hukum di awal-awal pelaksanaan proyek.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Hadir dalam kesempatan ini para kepala daerah, kapolda, hingga kejati.

"Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi sampai sudah terjadi baru ditangani. Setuju semuanya?" kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan hal yang sama kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Jangan sampai, kata dia, kesalahan-kesalahan kepala daerah didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan proyek selesai.

"Jelas-jelas itu keliru sejak awal, diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Dengarkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru ditunggu sampai terus. Dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini," kata Jokowi.

2 of 3

Membangun Komunikasi

Presiden Jokowi Hadiri Rakornas Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo memberikan pidato pada Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Forum ini untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan para kepala daerah untuk membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan aparat penegak hukum di wilayahnya.

"Komunikasi gubernur dengan kapolda, dengan pangdam, dengan kejati dengan kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dijalin," tutur dia.

Menurut Jokowi, hubungan harmonis antara kepala daerah dengan pimpinan aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap tensi di daerah itu. Apabila hubungan itu tak harmonis, akan sulit menangani masalah yang ada di daerah itu.

"Kalau satu saja tidak rukun akan menjadi masalah besar dalam menangani problem yang ada di daerah," ucap Jokowi.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓