Cegah Radikalisme di Kalangan ASN, Pemerintah Luncurkan Portal Aduan

Liputan6.com, Jakarta - Sebelas kementerian dan lembaga meluncurkan Portal Aduan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN.

Kementerian yang terlibat yakni Kementerian PAN RB, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Ada juga Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Peluncuran sendiri dihadiri Menkominfo Johnny G Plate dan pejabat kementerian dan badan-badan negara yang terlibat. Portal ini nantinya dapat diakses pada www.aduanasn.id, di mana masyarakat bisa melaporkan ASN yang diduga terpapar radikalisme.

Selain masyarakat, Johnny mengatakan tidak membatasi ASN dalam mengkritik kinerja pemerintahan, asalkan harus didukung dengan fakta dan data agar bisa ditindaklanjuti.

"Mengkritik boleh kok. Yang tidak boleh yang tidak dengan dasar, yang fitnah, bacalah secara lengkap, jangan sepotong-potong, nanti bias di masyarakat ini. Yang menyebar fitnah atau hoaks itu yang harus ditangani," ujar Johnny di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dia mengatakan, Kementerian Kominfo mendukung adanya portal ini dan bersedia menjadi fasilitator yang menyediakan sarana dan infrastruktur.

"Berkaitan dengan launching ini Kemenkominfo berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan infrastrukur. Dan tentu diharapkan digitalisasi ini digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat," ucap Johnny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: