Kemenko PMK Terjunkan Tim ke Konawe Cek Desa Fiktif

Liputan6.com, Malang - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengirim tim ke Konawe, Sulawesi Tengah, salah satu kabupaten yang diduga ada desa fiktif penerima dana desa. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan (Deputi VII) Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.

"Soal desa hantu, kemarin saya kirimkan tim ke Sulteng, Konawe untuk cek langsung apakah betul ada desa hantu. Faktanya memang yang mengusulkan, melakukan pendataan verifikasi untuk dana desa adalah pemda. Jadi pemda termasuk DPRD punya tanggung jawab terhadap pengusulan desa dan seterusnya," kata Sonny dalam paparan program Kemenko PMK di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Sonny mengatakan, tak mudah dana desa mengalir ke desa fiktif. Sebab, persyaratan pencairan dana desa melalui beberapa tahapan proses.

"Jadi kalau sampai benar-benar fiktif terima dana desa, itu kriminal dan harus diatasi. Itu sudah dikoordinasikan juga," ujar dia.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil verifikasi lapangan terkait desa fiktif ini yang akan diserahkan pekan depan. Selain meminta stafnya melakukan verifikasi, Sonny mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan karena hal ini menyangkut APBN.

"Detail fiktifnya itu kenapa bisa terjadi. Apa betul memang desa itu fiktif, yang pertama. Ataukah memang sebenarnya dia tidak layak lagi menjadi desa tapi masih tercatat sebagai desa. Atau dia sudah berubah, dari desa menjadi kelurahan, karena yang berubah dari desa ke kelurahan gak berhak lagi menerima dana desa lagi," jelasnya.

Sonny menyampaikan, dalam mengecek keberadaan suatu desa terkadang cukup sulit, apalagi keterangan desa tak dilengkapi titik koordinat. Ini juga yang menjadi salah satu kendala.

"Cuma begini, coba kalau kalian pergi ke Papua, harus ngecek sampe ke pedalaman, susah kan, enggak mudah juga kita dan enggak ada titik koordinatnya, kan kalau pakai titik koordinat kita bisa ngecek dari pesawat, pencitraan satelit ada enggak penduduk atau rumah di sana kan bisa. Ini masalahnya kan enggak ada batas desa secara pasti. Di beberapa daerah memang sangat sulit kontrol geografisnya," jelasnya.

Selain itu menurutnya ada juga desa yang petanya belum akurat. Sehingga pemberian dana desa bisa tumpang tindih.

"Penetapannya (pemberian dana desa) tetap dengan peta desa tapi peta desanya belum akurat. Jadi itu bisa overlap. Bisa dianggap ini wilayahnya ini, dan seterusnya. Tapi setiap penetapan desa harus disertai dengan peta wilayah desa," kata Sonny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: