Mendes Bantah soal Desa Fiktif, Mensesneg: Biarkan Mendagri Bekerja

[Bintang] Pratikno (Mensesneg) — Mensesneg Pratikno memberikan keterangan prosesi siraman Kahiyang Ayu - Bobby Nasution (Adrian Putra/bintang.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno angkat bicara soal bantahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar soal keberadaan desa fiktif. Pratikno meminta, semua pihak untuk menunggu hasil pengusutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Iya biarkan dulu lah Pak Mendagri bekerja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, Tito sudah memerintahkan tim untuk mengusut keberadaan desa fiktif yang menerima kucuranan dana desa dari pemerintah. Untuk itu, Pratikno meminta, semua pihak menunggu hasil penelusuran tersebut.

"Pak Tito sudah memberikan pernyataan bahwa sudah memerintahkan tim untuk melihat di lapangan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.

Dia pun mengaku, baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kementerian Desa menemukan sejumlah desa fiktif yang menerima dana desa sejak 2015. Salah satunya diduga berada di desa Tanggondipo, Konawe, Sulawesi Tenggara.

2 dari 2 halaman

Dibantah Menteri Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah, mengenai desa fiktif demi mendapatkan kucuran dana desa. Dia menyebut, hal itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Sudah kita laporkan," kata Abdul Halim di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Abdul Halim menekankan, pihaknya telah menelusuri informasi desa fiktif. Berdasarkan temuan di lapangan belum ada desa fiktif.

"Sejauh ini belum ada," tegas dia.