Jaksa Agung Akan Jewer Anak Buah yang Tak Netral di Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya akan menjaga indepensi Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Burhanuddin memastikan akan menghukum anak buahnya yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

"(Anggota tidak netral) ya dijewer lah," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan politik meski memiliki saudara politikus. Dia kembali menegaskan bahwa pemilihan dirinya sebagai Jaksa Agung berdasarkan profesionalitas.

"Saya pasti. Gini, saya ini diangkat sebagai profesional. Tidak ada hubungannya dengan politik. Artinya saya tidak akan berpolitik di situ. Artinya saya tidak akan menbawa kejaksaan ke arah politik," ucap Burhanuddin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kejaksaan Agung menyatakan bakal ada tersangka baru dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,4 triliun.

2 dari 2 halaman

Beberkan 8 Program

Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan program-programnya saat memimpin Kejaksaan Agung periode 2019-2024 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Ada delapan program yang akan menjadi fokusnya selama memimpin.

"Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya mempidanakan perilaku mengembalikan kerugian negara namun juga melakukan perbaikan sistem agar tidak terulang lagi," kata Burhanuddin, Kamis (7/11/2019).

Jaksa Agung juga ingin menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin mempermudah proses perizinan. Dia pun telah memberi arahan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk segera menjalankan visi presiden.

"Kedua, visi presiden soal permudah izin, saya telah menginstruksikan kepada para kajati untuk menginventarisir perda Perda (peraturan daerah) itu," ungkapnya.

Kemudian dia ingin ada pengamanan aset pemerintah BUMN BUMD atau dikuasai pihak lain, agar aset itu bisa digunakan sesuai peruntukannya. Lalu memanfaatkan IT seperti pengembangan birokrasi, pengawasan yang ketat untuk zona integritas bebas korupsi, agar menjadi contoh bagi satuan kerja lain.

Lalu untuk para Kejati, diperlukan sistem complain managemen, sehingga terwujudnya sistem satu pintu. Kemudian, optimalisasi meningkatkan satuan kerja agar diimplementasikan dalam skala nasional. Terakhir, menggelorakan optimisme masyarakat untuk mengikuti CPNS Kejaksaan.

"Saya berharap bisa menyaring calon-calon jaksa terbaik, sehingga kami bisa memilih calon-calon Jaksa penerus kami. Kami juga berkonsultasi ke universitas agar lulusan terbaiknya dapat mendaftar sebagai Jaksa," ucap Jaksa Agung.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com