4 Fakta Baru Insiden Atap SD Gentong Pasuruan Ambruk

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bela sungakwa atas peristiwa ambruknya atap SDN Gentong, Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur.

"Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 6 November kemarin. 

Nadiem menyatakan komitmen Kemendikbud bersama Pemda untuk mengusut tuntas kejadian nahas itu.

"Ini tragedi yang sangat menyedihkan. Saya sudah berbicara dengan wakil wali kota di situ dan kami komitmen untuk mendukung pemda menyelesaikan investigasinya," katanya.

Mantan CEO Gojek itu ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi."Dan memastikan bagaimana kita rencana ke depan untuk menghindari hal ini terjadi lagi," ucap Nadiem. 

Sementara itu, Polda Jawa Timur masih menunggu hasil laboratorium forensik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi guna mencari tersangka yang bertanggung jawab atas ambruknya atap SDN Gentong, Kota Pasuruan pada Selasa, 5 November 2019.

"Untuk proses hukum kasus atap sekolah ambruk di Kota Pasuruan seperti pemeriksaan saksi-saksi masih menunggu hasil laboratorium forensik," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Setempat di Surabaya, Rabu, 6 November 2019 mengutip laman Antara.

Saksi-saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah sebagian orang yang berada di TKP ambruknya atap sekolah pada saat jam belajar mengajar itu.

Selanjutnya polisi akan memeriksa saksi yang dianggap bertanggung jawab terhadap konstruksi bangunan sekolah yang diduga tidak sesuai prosedur, mengingat bangunan tersebut adalah baru.

"Pertama yang diperiksa adalah saksi di TKP. Siapa saja saksi lainnya kami masih menunggu hasil labfor," ucap perwira menengah tersebut.

Barung memastikan, Polda Jatim mengambil alih penanganan kasus ambruknya atap sekolah tersebut. Tetapi Polresta Pasuruan tetap dilibatkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan di Mapolresta setempat.

"Pemeriksaan saksi nanti dilakukan di Polresta Pasuruan, tapi dikawal sepenuhnya oleh Polda Jatim," ucapnya. 

Polisi akan melibatkan ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ikut membantu penyelidikan kasus ambruknya atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gentong, Pasuruan, Jawa Timur.

"Nanti gandeng pihak terkait seperti saksi ahli dari Kementerian PUPR," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu 6 Noovember 2019.

Insiden itu terjadi pada Selasa 5 November 2019 pagi. Dua orang meninggal dunia akibat peristiwa itu, sedangkan enam siswa sekolah masih dirawat di RSUD dr R Soedarsono, Kota Pasuruan.

Dedi mengatakan, Ahli dari Kementerian PUPR dikerahkan untuk meneliti spesifikasi bangunan sekolah.

"Nanti apakah dari ahli Kementerian PUPR menemukan pelanggaran spesifikasi teknis bangunan (spektek) atau pelanggaran lain," ujar dia.

Dedi menerangkan, saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan. Tim Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami terus akan cek, ada pelanggaran hukum atau tidak. Semua akan dicek, mulai RAB, bangunan, apa yang jadi penyebab bangunan itu rubuh. Kalau ada pelanggaran, ada Undang-Undang konstruksi bangunan atau pidana lain," tutup dia.

Lantas, bagaimana dengan 11 korban siswa yang mengalami luka-luka? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan mitigasi bencana dan trauma healing kepada siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gentong, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

"Sebagai langkah atas peristiwa ini, kami akan memberikan mitigasi bencana kepada siswa," kata Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) Kemendikbud, Subandi saat mengunjungi SDN Gentong, Kota Pasuruan, mengutip Antara, Rabu, 6 November 2019.

Dia menambahkan selain mitigasi bencana juga dilakukan pendampingan trauma healing setelah peristiwa ambruknya sebagian atap ruang kelas di sekolah itu.

"Terkait dengan perbaikan sekolah itu, kemungkinan akan dilakukan pada anggaran tahun depan karena untuk tahun 2019 sudah tidak memungkinkan," kata dia.

(Reynaldi Hasan)