Mahfud Md: Masyarakat Papua yang Minta Pemekaran

Oleh Liputan6.com pada 05 Nov 2019, 21:42 WIB
Diperbarui 05 Nov 2019, 21:42 WIB
Gerakan Suluh Kebangsaan Soal Papua
Perbesar
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memberikan keterangan terkait kerusuhan Papua dalam acara di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat menuai kontroversi di kalangan masyarakat Bumi Cendrawasih. Baru-baru ini Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak dengan tegas hal tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyebut, pemekaran Papua dan Papua Barat merupakan permintaan dari masyarakat. Permintaan itu disampaikan masyarakat Papua saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

"Yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri kok, ketika ketemu presiden. Bahwa ada yang tidak setuju, ya biasa. Apa saja pasti ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menurut Mahfud, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat masih perlu dikaji. Ia pun berpendapat bahwa pemekaran adalah langkah yang tepat.

"Tapi setuju atau tidak setuju itu biasa. Jangan kan memekarkan Papua, memekarkan apa saja di desa apa saja dipecah jadi apa itu juga pasti ada tidak setuju," tegasnya.

Mahfud pun menduga, mereka yang menolak pemekaran merupakan sekelompok masyarkat yang ingin Papua merdeka.

"Kalau dibilang MRP itu perwakilan masyarakat Papua, yang minta sama presiden juga masyarakat Papua kok. MRP-nya juga ada, gubernurnya ada," pungkasnya.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

Saksikan video pilihan berikut ini:


Mempercepat Pembangunan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Perbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut, rencana pemekaran Papua berdasarkan analisis intelijen. Tito mengaku, telah mengantongi data-data dari intelijen.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Mantan kapolri ini mengeklaim, pemekaran Papua untuk mempercepat pambangun di kawasan tersebut. Dia juga beralasan, ada kepentingan keamanan dan persatuan bangsa di balik rencana pemekaran Papua.

"Kita bicara masalah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.

 

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya