Ditjen AHU Kemenkumham Usul Dibentuk Jabatan Fungsional Penyidik PNS

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilantik Kementerian Hukum dan HAM. Puluhan PPNS tersebut nantinya akan ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

"Secara de jure dan de facto, sejak pelantikan ini Saudara-saudara telah resmi menjadi aparatur penegak hukum di bidang penyidikan untuk mengawal peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian/lembaga di tempat Saudara-saudara bertugas," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muhzar di Jakarta, Selasa (5/11/2019)

Cahyo mengingatkan para PPNS dilantik untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana khusus serta pengawalan undang-undang di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Menrek juga dituntut untuk bisa menempatkan diri dan fokus pada tugas menjadi penegak hukum bidang penyidikan bersama dengan polisi dan jaksa.

"Agar dalam pelaksanaan tugas penyidikan tidak menimbulkan permasalahan, ketidakharmonisan atau ego sektoral, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mendudukkan diri sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan," sambungnya.

Cahyo juga meminta para PPNS aktif dan kreatif mengikuti dinamika perkembangan global dan perubahan teknologi informasi, beserta jenis dan modus kejahatan yang mengikutinya.

Cara-cara penyidikan konvensional kurang relevan menghadapi kejahatan lintas negara (transnational) atau kejahatan dunia maya (cyber crime) yang mungkin saja terjadi di Kementerian/Lembaga tempat mereka ditugaskan.

Dalam penutupannya Cahyo juga meminta masukan dari para PPNS yang baru dilantik terkait rencana pembentukan Jabatan Fungsional PPNS. 

Reporter: Henny Rachma Sari

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: