Kapolda Papua Sebut Pemekaran Wilayah Permudah Kesejahteraan Rakyat

Oleh Nanda Perdana Putra pada 06 Nov 2019, 06:52 WIB
Diperbarui 06 Nov 2019, 06:52 WIB
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw
Perbesar
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat memantau dampak kerusuhan Wamena. (Liputan6.com/ Istimewa/ Katharina Janur)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya setuju dengan adanya wacana pemekaran wilayah di Papua. Terlebih, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah 13 kali bolak balik blusukan ke Papua.

"Beliau sudah dialog bertemu dengan semua pihak di daerah-daerah yang selama ini kita jarang ke sana, Nduga, Asmat, semua hadir. Artinya Beliau tahu perkembangan sesungguhnya di Papua. Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja," tutur Paulus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Dia menyebut, pemekaran wilayah Papua pada prinsipnya akan memperpendek kembali rentang pusat provinsi dan daerah-daerah lainnya. Artinya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi lebih mudah.

"Semuanya, dari sisi pengamanan keamanan, kesejahteraan, sisi kemasyarakatan sosial," jelas dia.

Terlebih, lanjutnya, fasilitas berikut sarana prasarana di Papua mulai semakin mendukung pemekaran wilayah. Paling tidak per wilayah di empat kabupaten dan satu kota.

"Kita (Polda Papua) sementara menyesuaikan, dari intelijen ada kajian terpadu, ada kominda," Paulus menandaskan.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Kalkulasi yang Matang

Sementara itu, rencana pemekaran Papua menuai polemik. Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak pembentukan dua provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu.

Presiden Jokowi menegaskan, usulan pemekaran datang dari tokoh Papua. Usulan disampaikan saat Jokowi kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu.

"Saya pada posisi mendengar loh. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Kepada tokoh Papua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk moratorium pemekaran. Namun, mereka tetap mendesak dengan alasan pegunungan tengah Papua membutuhkan pemekaran.

"Tokoh-tokoh menyampaikan bahwa di pegunungan tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Jawaban saya saat itu adalah akan saya tindaklanjuti dengan kajian-kajian, dengan kalkukasi yang matang," jelasnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya