KSP: Banyak Program Bagus Pemerintah Tak Sampai Karena Hoaks

Liputan6.com, Jakarta Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani menyatakan, masyarakat kini kurang betah membaca informasi dalam bentuk panjang. Mereka memilih mengkonsumsi tulisan renyah, receh, dan singkat di sosial media yang memframing sesuatu dan kemudian diviralkan.

"Jadi ketelatenan kita melihat fakta terkesan tidak terjadi. Misalnya kita tahu hasil survei Burhan Huhtadi, yang terpapar hoaks itu mereka yang pendidikanya tinggi. Pertanyaan kita, kenapa yang berpendidikan tinggi malah yang kena," jelas dia kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Secara umum, hoaks menjadi masalah di seluruh negara, termasuk Amerika dan Jerman. Sementara di Indonesia, masyarakat masih terlalu meremehkan bahaya dari sejumlah karakter huruf yang diketik di Twitter tanpa sadar akibatnya, melihat pengalaman pahit sejumlah negara maju.

"Berita-berita yang tidak dapat klarifkasi, sehingga dipercaya sebagai kebenaran, itu menjadi fakta sendiri. Kita tahu ini hal baru di pemerintahan ini. Kita harus punya kontra narasi yang harus cepat mengatasi, kalau sudah 24 jam saja bisa terlambat dan itu dipercaya sebagai kebenaran," beber Jaleswari.

Dia mencontohkan sejumlah program di pemerintahan yang menjadi sasaran berita [hoaks](Dia mencontohkan sejumlah program di pemerintahan yang menjadi sasaran berita hoaks lantaran pembelahan dalam berpolitik. Dampaknya, banyak program populis yang akhirnya tidak sampai informasinya kepada masyarakat bawah.

"Dan hak-hak mereka ini jadi tertunda mendapatkannya. Misalnya KIS, KIP, rujukan kepada korban-korban maupun kepada perempuan korban di grassroot, itu tidak tersampaikan dengan baik," terangnya. "") lantaran pembelahan dalam berpolitik. Dampaknya, banyak program populis yang akhirnya tidak sampai informasinya kepada masyarakat bawah.

"Dan hak-hak mereka ini jadi tertunda mendapatkannya. Misalnya KIS, KIP, rujukan kepada korban-korban maupun kepada perempuan korban di grassroot, itu tidak tersampaikan dengan baik," terangnya.

2 dari 2 halaman

Hak-Hak Tertunda

Jaleswari mencontohkan saat kunjungannya ke Aceh untuk bertemu puluh korban pelanggaran HAM masa lalu. Ketika membicarakan tentang pemberdayaan ekonomi lokal, bahwa ada program pemerintah gratis yang bisa diakses, masyarakat pun tidak tahu.

"Mereka tidak tau informasi karena itu selalu disebarkan hoaks. Karena itu bukan program, itu bohong dari pemerintah, dan lain-lain. Jadi hoaks bukan hanya merugikan karena memecahbelah kita, tetapi juga mengabaikan, menunda hak yang harusnya didapatkan masyarakat di kalangan grassroot," Jaleswari menandaskan.