Hasto PDIP: Presiden Jokowi Berhati-hati Pilih Dewan Pengawas KPK

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Bahas Prioritas Nasional 2019 — Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). Sidang Kabinet Paripurna membahas dua hal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap Presiden Jokowi menunjukkan kehati-hatian. Sebab, jika dilihat dari UU KPK, Dewan Pengawas KPK memiliki tugas penting.

Top 3 News: Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024, Tuduhan Kecurangan Prabowo-Gibran Tidak Terbukti
5 Respons Sekjen PDIP Usai Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan Terkait Sengketa Pilpres 2024
Sekjen PDIP: Keputusan MK Legalkan Indonesia Negara Kekuasaan, Masuk dalam Kegelapan Demokrasi

"Justru dengan melihat tugasnya yang begitu penting, kami meyakini Presiden akan hati-hati dan dengan seksama memilih sosok yang memiliki kredibilitas tinggi untuk bertindak sebagai Dewan Pengawas," kata Hasto di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Menurut dia, menjadi Dewan Pengawas KPK itu seharusnya tidak pasif. Tapi, lanjut dia, harus memiliki semangat untuk tidak terjebak dengan penyalahgunaan wewenang.

"Agar dia betul-betul mengawasi untuk tidak terjebak dengan penyalahgunaan kewenangan. Tapi pada saat yang sama mengawasi agar misi pemberantasan korupsi itu juga dapat berjalan semakin tinggi. Misalnya melalui kerja sama antar penegak hukum, membangun sistem akuntabilitas," ungkap Hasto.

Oleh karena itu, meski Presiden Jokowi memiliki kemampuan memilih langsung, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentu akan membentuk tim kecil untuk melakukan seleksi.

"Melihat tugas yang begitu penting, kami yakini meski presiden bisa membentuk secara langsung. Tapi beliau akan membentuk sebuah tim untuk melakukan seleksi atas penunjukkan Dewan Pengawas KPK," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera menyelesaikan kasus Novel Baswedan.

2 dari 2 halaman

Kapan Pelantikan Dewan Pengawas?

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pelantikan Dewan Pengawas KPK akan digelar bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023. Jadwal pelantikan pimpinan KPK baru direncanakan pada Desember 2019.

"Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," ucap Jokowi.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewan Pengawas nantinya berisi lima anggota, dengan seseorang merangkap sebagai ketua.

Dewan Pengawas KPK nantinya akan menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selain mengawasi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin beberapa penindakan KPK, Dewan Pengawas nantinya juga akan menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
PDIP
Dewan Pengawas KPK
Hasto Kristiyanto