KPK: Semoga Kapolri Baru Bisa Temukan Pelaku Penyiraman Novel Baswedan

Pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi langkah dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera diimplementasikan. Diketahui nantinya, Presiden Jokowi lah yang langsung memiliki kewenangan menunjuk siapa saja sosok yang berhak menjadi bagian dari Dewan Pengawas tanpa penyeleksian dari Panitia Seleksi atau Pansel.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan tunduk dan ikuti implementasi tersebut sesuai UU KPK hasil revisi atau UU no.19 tahun 2019. Sebab, menurut Febri, mekanisme tersebut sudah ajeg dan tugas KPK saat ini hanya untuk menyesuaikan saja.

"Saya kira disesuaikan saja ya di Undang-Undang 19 Tahun 2019 karena ada kewenangan presiden untuk memilih di sana," kata Febri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat 1 November 2019, malam.

Febri mengakui, jika beleid tersebut mungkin dipahami berbeda oleh sebagian pihak karena akan memiliki tafsirnya masing-masing.Kendati demikian, Febri menyatakan penjelasan tertera, khususnya perihal Dewan Pengawas adalah cukup jelas.

Karenanya, tugas KPK saat ini adalah mencermati secara hati-hati supaya dapat meminimalisir resiko yang akan dialami KPK secara tidak langsung.

"Ini sedang kami dalami di internal. Bagi pihak lain yang juga terkait tentu saja kita perlu secara hati-hati mencermati semangat di balik pembentukan KPK, pelaksanaan tugas secara independen dan upaya pemberantasan korupsi tersebut," Febri menandasi.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan siap menunjuk langsung ketua dan anggota dewan pengawas KPK. Mantan Walikota Solo ini mengaku sudah menyiapkan segudang nama yang diyakininya kredibel.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat Pansel (panitia seleksi)," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat 1 November 2019, sore.

Dewan Pengawas sendiri akan dilantik bersama pelantikan komisioner KPK baru yang terpilih pada Desember 2019.