Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri Terkait Pemekaran Wilayah Papua

Oleh Liputan6.com pada 01 Nov 2019, 07:07 WIB
Diperbarui 01 Nov 2019, 07:07 WIB
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas
Perbesar
Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas. (yaqut-cholil.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Quomas mengatakan, Komisi II akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas wacana pemekaran wilayah di Papua.

"Kami akan segera berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri," kata Yaqut di sela-sela perayaan Harlah ke-20 Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

Namun Yaqut belum bisa memastikan agenda rapat bersama Komisi II DPR dengan Kemendagri tersebut. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 300 daerah yang mengajukan pemekaran, sehingga kalau moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka secara luas, maka akan merepotkan.

Menurut dia, moratorium yang dibuka secara luas akan merepotkan secara sosial, politik, dan anggaran negara sehingga disarankan dilakukan secara terbatas.

"Saya kira moratorium itu terbuka tapi terbatas. Ada daerah yang memang perlu dilakukan pemekaran seperti yang disampaikan Mendagri yaitu Papua Selatan itu misalnya, ya itu dulu," ujarnya.

Dia mengatakan batasan moratorium terbatas itu harus dibuat batasannya bersama pemerintah sehingga perlu dibicarakan bersama.

Menurut dia, kalau dibuka secara bebas, maka dikhawatirkan akan merepotkan.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Pemindahan Ibu Kota

Yaqut juga mengatakan, Komisi II akan mulai membahas rencana pemindahan ibu kota negara pada pekan depan.

"Mulai pekan depan kita akan mengagendakan beberapa agenda persidangan, salah satunya termasuk pemindahan ibu kota itu," kata Yaqut.

Dia mengatakan Komisi II DPR akan menentukan skala prioritas yang akan dibahas, apakah terkait Rancangan UU Pertanahan atau terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Yaqut mengatakan, PKB mendukung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah.

"PKB ini bagian dari koalisi pemerintah, jadi apa yang diputuskan pemerintah, kita akan memberikan dukungan penuh," katanya.

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya