Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya soal Anggaran Siluman, Djarot Menangkis

Oleh Delvira Hutabarat pada 31 Okt 2019, 16:47 WIB
Diperbarui 31 Okt 2019, 19:17 WIB
Djarot Saiful Hidayat

Liputan6.com, Jakarta - Usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar. Sungguh fantastis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kesalahan dalam input anggaran APBD DKI terjadi lantaran sistem penganggaran APBD yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut kesalahan bukan pada sistem, melainkan SDM atau oknum PNS yang menginput anggaran.

"Kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Djarot menyebut, sistem seharusnya bisa disempurnakan apabila SDM-nya mumpuni. "Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut ketertutupan Pemprov DKI pada pembahasan APBD justu berakibat makin banyak penyusupan anggaran tidak wajar. "Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," katanya.

Djarot mengimbau agar Pemprov DKI menerapkan transparansi anggaran sehingga masyarakat juga bisa mengawasi.

"Ya harus. Sebaiknya dibuka saja. Kalaupun ada masukan-masukan ya terima saja. Tapi untuk warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki. Sekarang ini saya lihat meme-meme enggak bener, kacau (membully)," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Cara Lama

Sebelumnya, Anies menyebut sistem anggaran yang saat ini digunakan DKI merupakan masih mengunakan cara lama atau manual saat pengecekan.

itu menyebut masalah sistem ini telah berlangsung sejak pemerintahan gubernur sebelumnya.

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucap Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓