Djarot Sarankan Anies Pecat ASN yang Lalai Masukkan Anggaran

Oleh Fachrur RozieDelvira Hutabarat pada 31 Okt 2019, 13:44 WIB
Diperbarui 01 Nov 2019, 18:14 WIB
Djarot Saiful Hidayat

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah anggaran pada rancangan KUA-PPAS APBD 2020 menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya pengadaan lem aibon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 182 milliar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam memasukkan mata anggaran. Djarot menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menindak tegas oknum ASN tersebut.

“Kalau disengaja (input anggaran) itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan, kalau saya, ya diundang saja, dipanggil, kalau memang terbukti ya sudah selesaikan, ya nonjob (pecat),” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Djarot mengingatkan pentingnya e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, semua orang bisa mengawasi.

“Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi. Dengan terbuka seperti ini maka bukan hanya anggota dewan yang melihat, menyisir anggaran, mencermati anggaran, tapi juga masyarakat bisa melihat,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPR itu juga mengimbau agar anggaran DKI itu tidak hanya disisir melainkan diserit, atau disisir yang lebih rapat. Dengan demikian, penyusupan anggaran bisa diminimalisir.

“Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede (celah) ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, sisir kecil rapat buat kutu. Tentu ada yang lolos ya. Kenapa, karena dalam anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, tapi kita minimal bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor. Sebaikanya bukan disisir untuk DKI, tapi zaman dulu kita diserit,” jelasnya.

 

2 of 2

Bukan Salah Anies

Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan terkait pengambilalihan pengelolaan air, Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (11/2). Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan air dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurutnya, penyusupan anggaran ini telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan ia tahu persis bagaimana penyusupan itu bisa masuk ke APBD.

“Saya tahu persis bagaimana penyusupan anggaran itu, sehingga kita (dulu) sempat bersitegang dengan DPRD. Dan akhirnya kita menggunakan APBD tahun sebelumnya, kita gagal mencapai kesepakatan. Karena banyaknya anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin E-Budgeting, itu betul-betul ada kuncinya, ada passwordnya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa kita lacak,” ucapnya.

Djarot menyebut kesalahan anggaran-anggaran aneh di DKI saat ini bukanlah kesalahan Anies Baswedan. “Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja dari E-Budgeting,” tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓