Menko Polhukam Segera Bahas Omnibus Law dengan Menkumham

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md segera membahas pembentukan omnibus law dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

"Nanti, hari Kamis (31/10/2019), kami akan rapat dulu dengan Kemenkumham, kita akan bicarakan. Omnibus law itu harus diklasifikasi juga di bidang apa," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (29/10/2019).

Ia menjelaskan, omnibus law merupakan suatu aturan hukum untuk menyelesaikan berbagai aturan hukum yang materinya sama, tapi diatur secara berbeda dan berbenturan satu sama lain sehingga perlu diatur melalui satu pintu.

Dengan kata lain, omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk mencabut atau mengubah beberapa regulasi sekaligus. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah serta menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

"Misalnya, pemilihan gubernur/wakil gubernur bertentangan dengan cara pemilihan DPR, DPRD, DPD. Pasal ini menyatakan penyelenggaraan pemilu diserahkan ke KPU, kok pasal itu tidak. Kok pasal itu misal diserahkan ke Bawaslu," ujar Mahfud.

Contoh lain, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, aturan soal hak guna usaha (HGU) yang sering berbeda antarkementerian, juga bisa dibuatkan omnibus law.

Sejauh ini, kata dia, Kemenko Polhukam belum mengetahui jumlah regulasi yang memerlukan omnibus law karena sedang dilakukan inventarisasi oleh Kemenkumham.

"Belum, mungkin ada 74 UU bertentangan satu sama lain, dikelompokkan jadi dua UU omnibus law. Bukan mengubah itu semua, tetapi ada pasal-pasal yang biasanya tak cocok satu sama lain, lalu diatur satu pintu," kata Mahfud seperti dikutip Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: