Sukses

PDIP: Presiden Bukan Penjual Es Krim, Tak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Hasto menuturkan, tugas pemimpin membawa perjuangan bangsanya. Bukan seorang penjual es krim, sebagaimana yang disampaikan CEO Apple Steve Jobs.

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan minta maaf karena tidak bisa mengakomodir semmua pihak di kabinet, menunjukan sikap rendah hatinya.

"Presiden punya hak prerogatif, tapi dalam hal menyusun tidak bisa kita menyenangkan semua pihak," kata Hasto di GOR Bulungan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dia menuturkan, tugas pemimpin itu membawa perjuangan bangsanya. Bukan seorang penjual es krim sebagaimana yang disampaikan CEO Apple Steve Jobs.

"Pemimpin itu menurut Steve Jobs, bukan penjual es krim yang membuat semuanya senang. Pemimpin itu memegang tanggung jawab bagi kemajuan, sehingga tolak ukurnya pada keputusan politik penikmat tujuan bangsa dan juga kesediaannya memikul tanggung jawab itu. Jadi bukan pada kemampuan menyenangkan semua pihak," ungkap Hasto.

Namun, Jokowi betul-betul menunjukan kerendahan hatinya sebagai seorang pemimpin, dengan meminta maaf tersebut.

"Tapi Pak Jokowi menunjukan kerendahan hati yang luar biasa, sehingga beliau meminta maaf," tukasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Wajar Tak Masuk Semua

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, menteri dan wakil menteri uanh dilantik bukan untuk mengakomodir partai politik. Dia menyebut yang dipilih Presiden Jokowi adalah orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa bekerja.

Menurutnya wajar saja Jokowi tidak memasukan semua partai koalisi pendukungnya ke dalam kabinet. Dia bilang, bisa saja partai tersebut membantu Jokowi di luar kabinet.

"Ya jadi ga mungkin semua bisa masuk ke kabinet, jadi membangun bangsa itu kan ga harus di kabinet, bisa di tempat yang lain," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Puan yakin, Jokowi sudah mempertimbangkan urgensi wakil menteri. Menurutnya ada porsi kementerian yang besar dan perlu ditambahkan wakil menteri. Sehingga, dia membantah sebagai bagi-bagi kursi menteri.

"Kementerian itu banyak sekali permasalahan nya juga banyak hal-hal yang harus diselesaikan jadi insyaallah dgn adanya wamen bisa membantu menteri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut lebih cepat dari periode lalu," kata Puan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.