Muhammadiyah: Inti Pendidikan Itu Moralitas Bukan Hanya Persoalan Teknologi

Oleh Delvira Hutabarat pada 26 Okt 2019, 16:26 WIB
Diperbarui 28 Okt 2019, 10:13 WIB
Nadiem Makarim

Liputan6.com, Jakarta - Penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengejutkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah ormas Muhammadiyah, terlebih posisi Mendikbud turun-temurun kerap diduduki kader Muhammadiyah.

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim mengaku pihaknya merasa terkejut dengan keputusan Jokowi memilih Nadiem, apalagi dengan latar businessman atau entrepreneur.

"Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target. Tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden," kata Fahmi pada diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).

Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurutnya yang terpenting dalam dunia pendidikan bagaimana membangun morilitas generasi penerus bangsa.

"Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk mengelola pendidikan Indonesia. Karena masalah bicara tentang moralitas, karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya persoalan teknologi," kata dia. 

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 of 3

Anggapan Masyarakat

Dengan terpilihnya seseorang dengan latar keilmuan yang berbeda, Fahmi tak ingin muncul anggapan masyarakat bahwa Jokowi menyusun kabinetnya dengan serampangan.

"Nah, yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat akan muncul persepsi bahwasannya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini ormas Islam," tutur Fahmi.

Selain itu, meski ada kader Muhammadiyah yang masih ada di kabinet, yakni Menko PMK yang diduduki oleh Muhadjir Effendy, namun hal itu tidak signifikan lantaran Menko tidak memiliki wewenang dan anggaran.

"Menko (PMK) itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran, tidak sebagaimana dengan kementerian teknis," ia menandaskan.

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓