Jadi Menhan, Prabowo: Saya Belajar Dulu Situasi Terakhir

Oleh Ratu Annisaa SuryasumiratLizsa Egeham pada 23 Okt 2019, 12:10 WIB
Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengangkat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menggantikan Ryamizard Ryacudu. Usai mengikuti proses pelantikan, Prabowo mengaku harus mempelajari situasi terakhir di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebelum mulai bekerja.

"Saya harus lihat kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana. Mungkin ada proses serah terima, saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja," ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Jadi terima kasih, baru saja kita selesaikan semua rangkaian pelantikan dan tentunya kita akan segera," imbuh dia.

Pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju digelar di Istana Negara, Rabu (23/10/2019). Dalam pelantikan, biasanya para menteri didampingi pihak keluarga. Prabowo Subianto sendiri didampingi putranya, Didit Hediprasetyo.

Keduanya sempat berfoto bersama sebelum bersalaman dengan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Putra Prabowo yang mengenakan setelan jas warna gelap tampak tersenyum lebar dan sesekali membungkukkan badan saat bersalaman dengan Jokowi.

2 of 3

PKS Doakan Prabowo Jadi Menteri Terbaik

Sebagai mantan mitra posisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendoakan agar Prabowo jadi menteri terbaik setelah resmi diangkat menjadi Menhan oleh Presiden Jokowi.

"(PKS) mendoakan (Prabowo) yang terbaik dan mampu menjadi menteri terbaik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2019).

PKS juga memberikan tiga catatan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepan. Yaitu fokus ekonomi, konsolidasi demokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ekonomi memastikan neraca perdagangan membaik dengan tingkat ekspor yang tinggi didukung industrialisasi yang kuat bersamaan dengan perbaikan reformasi perpajakan," imbuhnya.

Kemudian, untuk konsolidasi demokrasi, pemerintah harus merapihkan paket Revisi Undang-Undang Politik. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Pilkada, ditambah deregulasi masif serta perbaikan pelaksanaan konsep desentralisasi.

"Untuk pemberantasan korupsi penguatan KPK dan sinergi dengan penegak hukum bersamaan dengan perbaikan etika dan moral penegak hukum," pungkas Mardani.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓