Sukses

PKS: Koalisi Pemerintah Kegemukan Bisa Picu Kemunduran Demokrasi

Menurut dia, Semua berubah menjadi bagaimana partai koalisi pemerintah bertindak hanya demi kepentingan kelompok tertentu.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menerka adanya potensi kemunduran demokrasi, bila koalisi yang dibangun pemerintah kegemukan. Mardani khawatir ketimpangan jumlah antara partai pendukung pemerintah dan oposisi dapat berimbas pada peluang terjadinya kekuatan yang cenderung bersikap korup.

"Jadi seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada? Padahal ada keputusan fundamental akan diambil," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Kecemasan dia juga menangkap bagaimana adu argumentasi dan gagasan antara dua kubu partai koalisi tidak lagi terjadi. Semua berubah menjadi bagaimana partai koalisi pemerintah bertindak hanya demi kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau itu yang terjadi demokrasi kita bisa mundur, mungkin malah seperti sebelum era reformasi, kita khawatirkan itu," cemas Mardani.

Dia merasa, saat beberapa partai koalisinya di Pilpres 2019 mulai merapat ke Jokowi, ada sebuah anomali besar, ketika respons publik dirasa makin menguat terhadap isu yang berdampak umum. Seperti Revisi Undang-Undang KPK, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan juga RUU KUHP.

"Publik punya logikanya sendiri, maka kalau pemerintah menjadi sebesar apa pun dan tidak mengelolanya dengan baik, maka akan muncul (aksi massa), karena pada hakekatnya demokrasi dan kedaulatan ada di tangan rakyat," tutur Mardani.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Menolak Sendirian Beroposisi

Seperti diketahui, dua partai dari koalisi PKS, yaitu Gerindra dan PAN tengah santer dikabarkan merapat ke kubu partai koalisi pemerintahan. Bahkan, Ketua UMum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi Istana Kepresidenan dan mengaku dipanggil Jokowi utuk membantu tugas-tugas pemerintah.

Karenanya, Mardani berharap antara partai oposisi dan pendukung pemerintah harus selalu seimbang. PKS pun tidak ingin berdiri sendiri sebagai kritikus pemerintah yang menjalankan fungsinya check and balances. "PKS tetap berharap tidak sendirian dalam oposisi, tetapi kalaupun harus memerankan itu kami akan membuka komunikasi dan sinergi dengan teman-teman kelompok masyarakat sipil, mahasiswa dan pelajar," Mardani menandasi.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.