Golkar Nilai Demo saat Pelantikan Presiden Rawan Disusupi

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen DPP Partai Golkar Christina Aryani mengajak masyarakat turut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin pada Minggu 20 Oktober 2019.

"Saya mengimbau, sebagai bangsa besar marilah bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden besok dengan khidmat," ujar Christina kepada wartawan, Jumat 18 Oktober 2019.

Menurutnya, proses pemilu memiliki tahapan yang semuanya telah berlangsung dengan baik dan menjadi ruang konstitusional seluruh masyarakat. Kemudian pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai.

"Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Christina.

Lebih lanjut, Christina menilai, aksi demonstrasi yang dilakukan saat pelantikan presiden berlangsung rawan disusupi penumpang gelap. Apalagi kepolisian telah mengeluarkan diskresi soal izin demo selama tahapan pelantikan kepala negara berlangsung.

"Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Polisi Republik Indonesia sudah menyiapkan skenario pengamanan saat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pelantikan dilaksanakan 20 Oktober 2019.

2 dari 2 halaman

Pengamanan Ekstra

Geladi Kotor Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden — Geladi kotor pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (18/10/2019). Persiapan pelantikan mulai dari sarana prasarana, pengamanan, sumber daya manusia, dan publikasi sudah disiapkan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihak keamanan telah membuat antisipasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia tidak memungkiri adanya ancaman yang mungkin bisa terjadi. Namun, bentuk ancaman tidak dijelaskan.

"Ya mungkin saja (ancaman saat acara pelantikan), karena laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia, namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya tentu saja harus dilakukan pihak keamanan terkait," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Puan mengatakan, perlu pengamanan ekstra dilakukan untuk pelantikan presiden. Karena ini demi memberikan pandangan positif pada dunia internasional. Apalagi pada pelantikan, sejumlah tamu negara sahabat akan hadir.

"Bahwa antisipasi kemamanan yang ekstra ketat ya memang harus dilakukan untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara hikmat, secara tertib damai dan nyaman dengan saling menghormat," ucapnya.

Puan Maharani menilai bila pihak intelijen mendapat informasi tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.

"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," jelasnya.